BERITABUANANEWS.ID Jakarta | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga dalam aspek keamanan siber.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, saat membuka Forum Koordinasi dan Konsolidasi (FKK) Dalam Rangka Antisipasi Potensi Kerwanan Siber Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Eko menyampaikan di tengah meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada, muncul berbagai kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat mengganggu stabilitas Pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berdasarkan laporan BSSN tahun 2023, tercatat peningkatan serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis pemerintah, termasuk sektor pemilu sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Eko.
Data ini mengindikasikan perlunya upaya antisipatif yang komprehensif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.
Beberapa acaman siber yang berpotensi mengganggu Pilkada Serentak Tahun 2024 diantaranya dapat berupa serangan Distributed Denial of Service (DDoS), phishing, malware, penyebaran berita hoaks, misinformasi dan disinformasi.
“Ancaman ini tidak hanya menyasar sistem teknologi informasi yang digunakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga memanfaatkan kerentanan psikologis masyarakat untuk menyebarkan berita palsu yang dapat merusak kepercayaan pada proses pemilu,” ungkap Eko.
Menurutnya, kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi siber di masyarakat, yang membuka peluang lebih besar bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan instabilitas melalui manipulasi informasi.
Karenanya ia menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian/lembaga serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan kedamaian penyelenggaraan Pilkada baik di dunia nyata maupun maya.
“Mencegah dan menangani ancaman siber pada penyelenggaraan pemilu menjadi urgensi yang mutlak dan tidak dapat dianggap sepele,” tegas Eko.
Untuk mencapai tujuan tersebut, ia berharap forum koordinasi dan konsolidasi ini dapat menjadi wadah untuk menyusun strategi kolektif yang mencakup penguatan literasi siber, peningkatan kapabilitas pertahanan siber nasional, serta penerapan langkah-langkah preventif terhadap potensi serangan siber.
“Koordinasi yang kuat dan strategi antisipatif yang matang akan menjadi dasar yang kuat untuk mewujudkan pemilu yang aman, transparan, dan terpercaya, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang berlangsung di Indonesia,” kata Eko.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Heri Wiranto, menyampaikan dalam rangka menjamin tahapan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan jujur, adil, aman, damai, dan berkualitas, Kemenko Polkam telah membentuk Desk Koordinasi Pilkada Serentak.
“Desk Koordinasi Pilkada Serentak memiliki beberapa tugas, salah satunya adalah mengantisipasi permasalahan dan kendala serta memastikan terselenggaranya Pilkada Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” kata Heri.
Ketua Desk Koordinasi Pilkada Serentak tersebut juga mengatakan bahwa ancaman keamanan siber juga menjadi atensi khusus karena berdasarkan data Desk Koordinasi Pilkada Serentak melalui Tim Satgas Pamsiber BSSN, didapati fakta bahwa sampai dengan tanggal 17 November 2024 telah ditemukan kurang lebih 1.750 anomali.
Terkait ancaman hoaks dan ujaran kebencian, Heri menyebut bahwa berdasarkan data Kemkomdigi sampai dengan tanggal 12 November 202 telah ditemukan 14.222 temuan isu hoaks dengan total sebatan sebanyak 5.040 dan 378 temuan isu hoaks terkait Pemilu.
“Penyebaran informasi palsu (hoaks) tentang calon tertentu dapat memperkeruh suasana dan mencipatakan ketegangan antar pendukung,” ungkap Heri.
Heri juga mengapresiasi penyelenggaraan FKK yang diinisiasi oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi sehingga dapat menjadi wadah pembahasan terkait dengan langkah preventif yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan ruang siber.
“Forum ini dapat dijadikan sarana untuk memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keamanan dan integritas Ruang Siber, serta menjadi ajang untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, serta membangun kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman yang mungkin timbul,” kata Heri.
FKK yang diikuti oleh kurang lebih 250 peserta baik secara daring maupun luring tersebut juga diisi dengan pemaparan materi oleh Katim Proteksi BSSN dan Asops Satgas Pilkada 2024, Indra Adi Putra; Direktur Informasi Dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Komdigi, Marroli Jeni Indarto; dan Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim, Polri, Kombes Pol Alfis Suhaili.(Red).
