JAKARTA – Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyayangkan keputusan Presiden Jokowi mengekspor pasir laut. Dilansir dari media Tempo.co
Menurut Fahmy, Jokowi mestinya melanjutkan legacy pemerintahan Presiden Megawati yang melarang ekspor pasir laut sejak 2003 melalui SK Menperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2023.
Ironis, di tengah larangan ekspor bijih nikel, Presiden Jokowi justru mengeluarkan izin ekspor laut melalui PP Nomor 26 Tahun 2023,” kata Fahmy melalui keterangan tertulis. Rabu, 31/05/ 2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal menurut Fahmy, kebijakan Jokowi melarang ekspor bijih nikel terbilang heroik.
Jokowi ingin menegaskan larangan ekspor tanah-air tanpa dihilirisasi di smelter dalam negeri Bahkan, Jokowi terus maju tak gentar melawan putusan World Trade Organization (WTO) yang menentang kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia.
Fahmy mengatakan ekspor pasir laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekologi yang lebih luas Bahkan, membahayakan bagi rakyat pesisir Pengerukan pasir secara ugal-ugalan juga akan menenggelamkan pulau-pulau di sekitarnya.
“Keuntungan ekonomi yang diterima Indonesia atas ekspor pasir laut itu tidak setimpal dengan kerusakan lingkungan dan ekologi yang akan terjadi,” tutur Fahmy.
Dia tidak sepakat dengan kebijakan ini yang diambil oleh keputusan presiden Jokowi, seharusnya tidak diizinkan.
“Presiden Jokowi sebaiknya membatalkan izin ekspor pasir laut,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan.
“Pasir laut itu kita pendalaman alur Karena kalau tidak, alur kita akan makin dangkal jadi untuk kesehatan laut juga,” kata Luhut usai konferensi pers International and Indonesia CCS Forum 2023 di Jakarta pada Selasa, 30 Mei 2023.
Luhut menjelaskan, sekarang proyek reklamasi yang besar adalah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel.
“Nggak (merusak lingkungan) dong,Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macem,Kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya,”jelasnya.
Dia melanjutkan, jika pasir laut harus diekspor, manfaatnya lebih besar bagi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
